Pembangunan SDM Masa Pemerintahan Jokowi

Diposting pada

Pembangunan SDM Masa Pemerintahan JokowiDari cerita suksesnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi ini, pada sisi lain menyisakan satu program. Satu program yang tak kalah penting yaitu menyiapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masa pemerintahan jokowi yang unggul dan kompetitif.

Pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah identik dengan program pembangunan infrastruktur. Dari data kuantitatif telah mengkonfirmasi untuk soal tersebut.

Misalnya saja pembuatan jalan tol Trans Jawa telah terbentang sepanjang 760 kilometer dari Jakarta hingga kota Surabaya.

Momentum liburan tahun baru ini benar-benar membawa masyarakat bangga. Alasannya karena dapat dapat menikmati dari hasil jerih payah kerja kolosal tim pemerintahan di bawah kepemimpinan dan komando Presiden Jokowi.

Persiapan pembangunan SDM masa pemerintahan Jokowi

Jika dianalisa secara detail, pemerintahan Jokowi telah menapak menyiapkan pijakan untuk program pembangunan SDM. Landasan ini penting untuk memastikan pada tahun 2019. Ditahun tersebut pemerintahan Jokowi akan lebih memfokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berbagai macam program kerja  ditujukan pada sektor penguatan kapasitas SDM pada masyarakat Indonesia. Ini dapat memberikan kesimpulan yang kuat soal komitmen program pemerintahan pada pembangunan SDM.

Sejumlah program tersebut menjadi dasar yang sangat penting. Karena untuk menyiapkan kelebihan demografi pada tahun 2030 yang akan terjadi di tanah air Indonesia.

Dalam setiap kali kesempatan, Presiden Jokowi selalu memastikan komitmen pemerintah untuk penguatan SDM.

Sebagai contoh saat pidato Presiden di hadapan Sidang Tahunan MPR. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden mengingatkan betapa  pentingnya pembangunan SDM. Tujuannya untuk mencapai investasi jangka panjang bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Pembangunan Sumber Daya Manusia, kata Presiden Jokowi, merupakan modal utama dan terkuat yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan pendidikan perilaku masa pemerintahan Jokowi

Perhatian dari pemerintah dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia dimulai dengan pemetaan sistem pendidikan yang memfokuskan pada karakter anak didik.

Misalnya saja Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang: Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik adalah merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik.

Sebagaimana  penggalan pada lirik lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya.”

Penguatan pada karakter anak sejalan dengan penguatan akhlak (pekerti) anak didik sejak usia dini. Pembentukan akhlak / budi pekerti yang memiliki nilai-nilai karakter anak didik yang peduli dengan sesama.

Sebagai contoh sikap saling menghormati, gotong royong, kasih sayang, dan tak kalah penting penanaman sejak dini yakni sikap nasionalisme dan patriotisme sebagai masalah serius yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.

Mengajarkan kembali mata pelajaran PMP?

Karena pendidikan pada nilai budi pekerti dianggap masalah serius, maka pemerintah merencanakan untuk kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah.

Baca juga: .Teknik Belajar Mind Mapping bikin intelegensi anak cepat berkembang

Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi bangsa yang kuat secara ideologi agar anak didik cinta pada Tanah Air. Dengan cinta tanah air, maka akan semakin berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi dan lain-lain.

Diharapkan, rencana ini dapat dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2019/2020. Hanya saja, pemerintah juga harus memastikan bahwa PMP tidak menjadi mata pelajaran yang indoktrinasi, yang menjenuhkan bagi anak didik.

Dengan demikian, semakin yakin kita akan pembangunan SDM Masa pemerintahan jokowi

PMP harus menjadi salah satu mata pelajaran yang mampu membentengi ideologi bangsa sejak dini dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan usia anak didik yang memiliki karakter milenial.

Sebagai bukti komitmen pemerintahan di era Jokowi lainnya dari bidang penguatan SDM adalah penyediaan dana abadi riset sebesar Rp 1 triliun pada 2019.

Penyediaan dana abadi riset tersebut diharapkan dapat menjadi   trigger bagi peningkatan riset di Indonesia.

Kesuksesan pada pengelolaan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan dana abadi riset tersebut.

Baca juga: Strategi Menumbuhkan Motivasi Belajar Tematik pada Anak

Pembangunan SDM Upaya mengurangi rendahnya kegiatan literasi

Aktivitas riset harus dialokasikan pada bidang pengembangan keilmuan yang ditujukan pada penguatan SDM dan penggunaan seluas-luasnya bagi kemajuan di berbagai bidang.

Yang perlu dicermati atau dianalisa bersama pada masyarakat adalah rendahnya tingkat literasi dibanding negara-negara lainnya. Rendahnya literasi ini sangat memberi efek manipulasi yang tidak kecil.

Salah satunya adalah keberadaan berita bohong (hoax) yang justru semakin mendapatkan ruang. Itu semua terjadi karena rendahnya budaya membaca dan pencermatan publik.

Jika kita melihat data Programme for International Student Assessment (PISA), maka negara Indonesia ini menempati pada peringkat 64 dari 72 negara yang gemar membaca.

Data diatas adalah menjadi rambu lampu merah bagi tingkat literasi masyarakat Indonesia.

Apalagi jika kita melihat hasil data The World Most Literate Nation Study (Studi Bangsa Paling Melek Dunia), Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara.

Pemerintah dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya harus meresponsnya dengan membuat terobosan yang sifatnya out of the box (keluar dari kotak ). Tujuannya untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat.  Diantaranya yang bisa dilakukan misalnya memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk berbagai macam buku. Karena selama ini pelaksanan bebas PPN hanya terpaku pada buku ajar saja. maka akan lebih efektif jika ke depan patut dipertimbangkan untuk pembebasan PPN juga diberlakukan pada jenis-jenis buku yang lain.

Sebagai bukti pembangunan SDM pada masa Jokowi adalah Program pengiriman buku gratis. Pelaksanaannya melalui layanan PT Pos Indonesia yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Tentu hal ini dapat dilihat sebagai upaya nyata dari pemerintah untuk mendorong pemerataan literasi di berbagai pelosok tanah air.

Upaya ini harus secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tentu saja harus dengan cara menggandeng kelompok masyarakat.

Kesimpulan pembangunan SDM masa pemerintahan Jokowi

Sebagai penutup uraian, mari kita respon dan sambut dengan baik, penuh optimis dan percaya diri. Program pemerintah selama masa Jokowi pada umumnya telah memberi landasan untuk menguatkan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Pembangunan pada jalur pendidikan merupakan langkah yang strategis untuk memastikan pada 2030 sebagai kelebihan demografi yang akan memberi dampak positif bagi kemajuan negeri kita ini.

Apakah Anda juga ingin berbagi? 

Tinggalkan Balasan